PA Ruteng Siapkan Diri Lewat Sosialisasi Pembaharuan Aplikasi SIPP Versi 5.2.0 dan E-Court 5.0.0

 

RUTENG – Pengadilan Agama (PA) Ruteng Kelas II hadiri undangan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas MA-RI mengenai sosialisasi Aplikasi E-Court pada Selasa (04/04/2023).

Sehubungan dengan Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor : 670/SEK/HM.02.3/3/2023 31 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Pembaharuan Applikasi SIPP tingkat pertana dan E-Court, Biro Hukum dan Humas MA-RI lakukan sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.2.0 dan E-Court versi 5.0.0 dengan perbaikan, penambahan dan optimalisasi fitur dan fungsi, antara lain :

Pada Pembaharuan Applikasi SIPP tingkat Pertama yakni

Semua Lingkungan Badan Peradilan :

1. Penambahan dan penyesuaian aplikasi dan database aplikasi SIPP, e-BERPADU, e-Court dan SPPT-TI untuk Satuan Kerja Baru yaitu 13 Satuan Keija Tingkat Banding dan 38 Satuan Kerja Tingkat Pertama
2. Penambahan tombol Tidak Ada Saksi pada fitur Penambahan Saksi
3. Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
4. Perbaikan pagination halaman pada SIPP Web
5. Penyesuaian tampilan detil informasi pada fitur eksekusi
6. Penyempurnaan pada fitur pencarian detil tilang, delegasi masuk, delegasi keluar
7. Pendaftaran verzet melalui e-Court
8. Penambahan fitur verifikasi pendaftaran perkara dalam hal pengajuan pembebasan biaya perkara
9. Penambahan fitur Panggilan Sidang/pemberitahuan Putusan secara elektronik melalui Surat Tercatat.
10. Perbaikan Integrasi SIPP dan e-BERPADU

Lingkungan Badan Peradilan Agama:

1. Penambahan identitas anak pada data umum jenis perkara cerai talak dan cerai gugatan
2. Penambahan pencatatan nafkah anak setelah pembacaan putusan pada jenis perkara cerai talak dan gugat
3. Penambahan alasan dispensasi, identitas calon pengantin pria dan Wanita pada jenis perkara dispensasi kawin
4. Penambahan alasan pada jenis perkara itsbat nikah
5. Penambahan alasan dan penghasilan pemohon pada jenis perkara ijin poligami
6. Penambahan pelaksanaan eksekusi dan identitas anak pada eksekusi anak pada jenis perkara eksekusi
7. Penambahan objek Wakaf sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 pada data umum jenis perkara wakaf
8. Penambahan alasan permohonan asal usul anak, identitas anak pada jenis perkara Asal Usul Anak
9. Penambahan alasan pengesahan anak dan identitas anak pada jenis perkara Pengesahan Anak
10. Penambahan alasan dan identitas anak pada jenis perkara penguasaan anak
11. Penambahan alasan pada pembatalan perkawinan
12. Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada inputan Nama KUA Perkara Cerai dan Itsbat Nikah
13. Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase syariah

Pada Pembaharuan Applikasi E-Court yakni :

1. Perekaman Data Kurator/Pengurus sebagai fitur Pangkalan Data Kurator/Pengurus
2. Penyesuaian terhadap kewenangan Panitera Pengganti dalam Proses Persidangan Hybrid
3. Perekaman Data Surat Tercatat
4. Penambahan fitur Pendaftaran Perkara dengan Pembebasan Biaya
5. Penambahan fitur Penetapan Dismissal Process
6. Penambahan fitur Penetapan Pencabutan Gugatan
7. Penambahan fitur Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Process
8. Penambahan fitur Upaya Hukum Verzet
9. Penambahan fitur Pemeriksaan Persiapan
10. Penambahan fitur Court Calendar
11. Penambahan fitur Penyampaian File Bukti (Agenda Persidangan Pembuktian)
12. Penambahan fitur Putusan Sela
13. Penyempurnaan pada Administrasi Berkas Perkara Perdata Khusus Kepailitan dan PKPU
14. Penambahan Kewenangan pada User Meja III dan Meja e-Court untuk mendaftarkan Permohonan Banding secara Elektronik
15. Penambahan fitur terhadap Penambahan Panjar
16. Penambahan fitur untuk Penyampaian Pencabutan Kuasa secara Elektronik
17. Penambahan fitur untuk Perubahan Gugatan
18. Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase
19. Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Syar'iyah
20. Penambahan fitur untuk membatasi Penyampaian Memori Banding
21. Penambahan fitur Permintaan Berkas Tambahan oleh Tingkat Banding
22. Penyesuaian Terhadap Bundel A dan Bundel B
23. Proses Inzage dapat dilakukan secara Hybrid

Acara yang dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. ini dihadiri aparatur PA Ruteng antara lain Ketua PA Ruteng, Hakim, Tim Bidang Kepaniteraan dan Petugas E-Court yang sedang tidak bertugas dalam pelayanan, sehingga tidak mengganggu pelayanan bagi pencari keadilan.

 

Dengan turut sertanya PA Ruteng dalam kegiatan tersebut menjadikan lebih siap dan lebih berkualitas !!!

salam D’Kraeng