PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
Pedoman Pengelolaan Administrasi
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Th.2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP dilingkungan Peradilan Agama)
6. Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DjA/HK05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik
Pedoman Lainnya
1. Peraturan Presiden RI No.21 Th.2024 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Peraturan Presiden RI No.123 Th.2022 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
